Vanda Sarundajang Tekankan Validitas Data dalam Finalisasi Jitupasna, Fondasi Strategis Pemulihan Minahasa
Minahasa, Sidik-investigasinews.my.id
Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat langkah strategis pemulihan pascabencana melalui finalisasi Laporan Hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna). Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., memimpin lang9sung rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Ruang Kerja Wakil Bupati, Kamis (12/2/2026), dengan fokus utama pada akurasi dan sinkronisasi data sebagai dasar kebijakan.
Rapat tersebut menghadirkan unsur pimpinan perangkat daerah yang terlibat langsung dalam penanganan dampak bencana, mulai dari Plt. Kepala BPBD, Kepala Dinas PUPR, Perkim, Kesehatan, Sosial, Pertanian, Perdagangan, hingga Kepala BPKAD. Turut hadir para Camat dari Tondano Barat, Tondano Timur, Remboken, Eris, dan Kakas yang menyampaikan perkembangan kondisi terkini di wilayah terdampak.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Jitupasna bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang akan menentukan arah rehabilitasi dan rekonstruksi daerah. Validitas angka dan ketepatan informasi, menurutnya, menjadi kunci agar usulan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat dapat diproses tanpa hambatan.
“Setiap data yang disampaikan harus melalui verifikasi berlapis. Ketidaksesuaian sekecil apa pun bisa berdampak pada tertundanya program pemulihan,” tegasnya.
Pembahasan rapat difokuskan pada penyelarasan data antarperangkat daerah, khususnya terkait kerusakan infrastruktur, kebutuhan layanan dasar, dukungan sosial, serta pemulihan sektor ekonomi dan pertanian. Sinkronisasi ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kekosongan intervensi di lapangan.
Para camat memaparkan kebutuhan prioritas di wilayah masing-masing, termasuk perbaikan fasilitas umum dan pendampingan psikososial bagi masyarakat terdampak. Dinas teknis secara langsung menindaklanjuti masukan tersebut dengan menyesuaikannya pada rencana aksi jangka pendek dan menengah.
Wakil Bupati juga mengapresiasi respons cepat jajaran pemerintah daerah dalam menghimpun data awal pascabencana. Namun ia mengingatkan bahwa proses pemulihan membutuhkan konsistensi koordinasi lintas sektor, tidak berhenti pada tahap penyusunan laporan.
“Pemulihan adalah proses berkelanjutan. Koordinasi harus terus dijaga agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Dengan finalisasi Jitupasna yang semakin matang, Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis dapat menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Data yang presisi diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mempercepat pemulihan serta mengembalikan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
(Redaksi)